Dua Tahun

Dua tahun sudah pasangan  Ir Achmad Husein dan dr Budhi Setiawan menahkodai perahu besar bernama Banyumas. Mereka dilantik tahun 2013 setelah mengkandaskan langkah lima pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya.

Dominasi pasangan ini di masa pemilihan cukup luar biasa. Terbukti, mereka memenangi ajang pemilihan dengan satu putaran saja. Berbeda dengan prediksi banyak pihak yang menilai Pemilukada lalu akan berlangsung dua putaran.

Harapan publik saat itu cukup besar, slogan Lempeng tur Mempeng pun sempat dielu-elukan sebagai sebuah jargon yang mampu membuat Banyumas lebih baik. Namun, pola pemerintahan keduanya tidak jauh berbeda dengan yang sudah-sudah.

Dua tahun, mungkin banyak orang yang muak dan akhirnya mulai melupakan jargon tersebut. Bukan tanpa sebab, jargon tersebut runtuh karena bermacam problema yang menerpa masa pemerintahan Husein ber Budhi.

Sejak awal pemerintahan, Husein sempat menerima tagihan janji dari berbagai elemen masyarakat di Banyumas. Dia diminta mewujudkan jargon yang mengantarnya kepada kemenangan. Namun, tahun pertama yang habis April 2014 lalu tidak menghasilkan banyak hal. Husein hanya beralasan, saat itu, ia masih meneruskan program milik bupati terdahulu.

Memasuki tahun kedua, mulai muncul kejadian menarik. Lempeng tur Mempeng malah berbalik menjadi ejekan saat sebuah peristiwa menjadi rapor buruk masa pemerintahan keduanya. Yakni, dicokoknya dua pejabat eselon lantaran diduga menerima suap toko modern.

Ironisnya, bupati dan wabub sebelumnya menyatakan perang terhadap toko modern tak berizin. Sampai-sampai, bupati menelurkan sebuah regulasi yang garis besarnya terkait moratorium perizinan toko modern.

Polemik ini menjadi cukup pelik. Sebab, moratorium seharusnya dicabut pascarevisi perda toko modern. Sementara itu, usulan revisi yang disampaikan eksekutif malah ditolak oleh Balegda. Imbasnya, seluruh toko modern tidak bisa mendapatkan izin operasi resmi. Namun, bukan berarti toko-toko modern baru tidak bermunculan di Banyumas. Moratorium bupati ora landep-landepa.

Pada tahun kedua ini pula, Husein ber Budhi mulai terlihat seperti pemerintahan yang bingung. Mulai dari soal janji membuka kembali aset pemkab yang mangkrak seperti kolam renang Tirtakembar dan mengembalikan aset pemkab di Kompleks Perdagangan Kebondalem. Sampai saat ini, keduanya masih belum dibuka.

Alih-alih bekerja dengan baik, bupati malah mulai terlihat berjalan sendiri. Sejumlah isu kontraproduktif, seperti pemekaran muncul. Beberapa bulan setelah isu tersebut muncul, imbasnya sama dengan janji-janji sebelumnya. Harapan palsu.

Tengah diterpa krisis pemenuhan janji semacam ini, pemerintahan Husein ber Budhi kembali gagal mempertahankan slogan Lempeng tur Mempeng. Kali ini lewat mencuatnya kasus dugaan mark up pengadaan bibit kelapa genjah entok dan pupuk organik tahun 2014 senilai Rp 1,156 miliar. Dugaan kasus ini membuat Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas menjadi bidikan Kejaksaan Negeri Banyumas.

Dalam temuan tim intelijen kejaksaan, diduga kuat terjadi penyimpangan pengadaan kegiatan tersebut. Temuan sementara tim di lapangan sebagian bibit ditemukan tidak layak edar, tidak sesuai spesifikasi pengadaan, serta jumlah pengadaan sebanyak 85.000 bibit batang diragukan tidak semua berjenis kelapa genjah entok.

Terlepas dari benar atau tidak dugaan tersebut, kepercayaan publik terhadap masa pemerintahan kali ini tetap saja menurun. Tidak sedikit elemen masyarakat yang muak dengan jargon Lempeng tur Mempeng.

Memasuki penghujung tahun kedua, Pemkab Banyumas memunculkan sebuah gagasan city branding. Selanjutnya, digelarlah sebuah sayembara untuk menentukan wajah logo Banyumas dan tag line, kota Satria ini.

Tidak terlalu lama, muncul lah sebuah logo, entah itu berbentuk kudi, huruf B, atau siluet karakter Bawor, yang jelas logo tersebut akan menjadi wakil Banyumas di dunia semiotis. Lalu, tag line, Banyumas yang sebelumnya dikenal dengan Banyumas Satria, berubah menjadi Better Banyumas.

 

Alih-alih mendapatkan apresiasi dari masyarakat, kemasan baru logo dan tag line Banyumas malah dihujat banyak pihak. Sejauh ini, resistansi publik, khususnya terhadap tag line tersebut semakin memanas. Jika hal ini semakin membesar maka bukan tidak mungkin Husein ber Budhi mengakhiri tahun kedua dan memulai tahun ketiga  dengan polemik baru